BACA JUGA:
Berbagai temuan kecurangan yang disampaikan di dalam film tersebut kata Fahmi diharapkan dapat membuka wawasan bagi masyarakat untuk melihat berbagai penyimpangan yang dilakukan pemerintah.
"Kita melihat langkah mereka harus diimbangi agar demokrasi selamat dengan Pemilu yang jurdil. Mereka menggunakan cara culas dan tidak punya urat malu.Kita imparsial tidak ingin memihak, kita tidak menyadari ada gerakan terstruktur rapi dan dibajak oleh mereka. Sebelum memilih para pencoblos harus menonton film ini," kata Fahmi.
Sementara itu, Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto menyebutkan hingga kini ketiga pakar hukum tata negara yang ada di film dirty vote yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari telah dilaporkan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas).
BACA JUGA: