Sebelumnya, Amnesty Internasional mengkritisi pemberian kenaikan pangkat yang akan diberikan ke Prabowo ini. Amnesty Internasional berpendapat, pangkat kehormatan militer kepada Prabowo menunjukkan bahwa presiden sepertinya memiliki pertimbangan di luar perspektif hak asasi manusia (HAM).
Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid menyebut Prabowo memiliki karier politik yang kontroversial terkait pelanggaran HAM di masa lalu, seperti dalam operasi militer di Timor Timur dan Papua hingga penculikan aktivis pro demokrasi pada tahun 97/98.
(Fakhrizal Fakhri )