Rapat Paripurna DPR, Fraksi PKB Dorong Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) turut menggulirkan hak angket DPR RI terkait kecurangan pepaksanaan Pemilu 2024. Dorongan penggunaan hak angket DPR RI disampaikan oleh anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah dalam Rapat Paripurnah ke-13 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Dalam awal interupsinya, ia berkata, pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Karena itu, ia menyatakan tidak ada satupun kekuatan di negeri ini yang boke merebut apapagi menghancurkan.
"Karena ini terkait dengan kedaulatan rakyat maka pemilu harus berdasarkan pada prinsip kejujuran keadilan tanggung jawab dan etika yang tinggi. Tidak boleh satupun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak, walaupun mungkin itu ada hubungan dengan anak saudara kerabat atau relasi kuasa yang lain," terang Luluk.
BACA JUGA:
Ia berkata, pemilu tidak bisa dipandang dalam konteks hasil. Lebih dari itu, sambungnya, konteks proses harus juga menjadi cerminan seluruh pihak untuk melihat pelaksanaan Pemilu telah berjalan secara jujur dan adil. "Jika prosesnya penuh intimidasi apalagi dugaan kecurangan pelanggaran etika atau politisasi bansos intervensi kekuasaan maka tidak bisa dianggap serta merta pemilu selesai saat saat Pemilu telah berakhir jadwalnya," terang Luluk.
Sebagai pelaku sejarah gerakan reformasi, Luluk mengaku belum pernah melihat ada proses pemilu yang menyakitkan seperti Pemilu 2024. Ia menilai, etika dan moral politik Pemilu 2024 berada di titik nol. Karena itu, ia merasa DPR RI perlu melakukan gerakan kongkrit.
