Kemlu: WNI di Taiwan 284.751 Orang, Tak Ada yang Jadi Korban Gempa M7,7
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaporkan ada 284.751 warga Indonesia di Taiwan, namun belum terdapat informasi ada yang menjadi korban gempa magnitudo 7,7 pada, Rabu (3/4/2024) pagi.
"Menurut data yang diperoleh dari otoritas keimigrasian Taiwan, jumlah WNI di Hualien, Taiwan sebanyak 3.343 yang mayoritas adalah Pekerja Migran Indonesia. Total WNI di Taiwan sebanyak 284.751 orang," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha dalam keterangannya.
Sedangkan data lapor diri KBRI Tokyo mencatat terdapat 1.854 WNI berada di Okinawa, sebagian besar berprofesi sebagai ABK, peserta magang dan PMI Specified Skilled Workers (SSW).
BACA JUGA:
Segera setelah kejadian gempa, KBRI Tokyo dan KDEI Taipei berkoordinasi dengan otoritas setempat dan menghubungi simpul simpul masyarakat Indonesia di wilayah terdampak. "Hingga saat ini tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban gempa atau tsunami,"katanya.
Terakhir pihaknya akan terus memantau situasi perkembangan terhadap dampak gempa. Dia pun mengimbau kepada WNI untuk berhati-hati terhadap gempa susulan.
"KBRI Tokyo dan KDEI akan terus memantau situasi terkait dampak gempa terhadap masyarakat Indonesia termasuk telah menyampaikan imbauan untuk berhati-hati terhadap gempa susulan,"sambungnya.
BACA JUGA:
Adapun KBRI Tokyo telah menyiapkan nomor kontak hotline, yakni +818035068612 dan +818049407419. Sedangkan nomor hotline KDEI Taipei yang dapat dihubungi melalui whatsapp adalah +88690132000 dan +886987587000.
Sebagai informasi, ada 3 April 2024 pagi hari, terjadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 di Hualien, Taiwan. Gempa juga dirasakan di Okinawa, Jepang dan memicu peringatan tsunami.
Hingga sore hari 17.00 waktu Taiwan, jumlah korban di seluruh Taiwan sebanyak 830 orang dimana 9 meninggal dunia dan 821 luka-luka. Sedangkan di wilayah Jepang, tidak tercatat adanya korban dampak gempa. Peringatan tsunami juga telah dicabut otoritas Jepang.
(Salman Mardira)
