MK: Dalil Kubu AMIN soal Penunjukan Pj Kepala Daerah Tak Beralasan Hukum

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |11:52 WIB

MK: Dalil Kubu AMIN soal Penunjukan Pj Kepala Daerah Tak Beralasan Hukum

Sidang putusan Sengketa Pilpres 2024. (Foto: MPI)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut jika laporan yang diutarakan oleh kubu Anies-Muhaimin soal penunjukan penjabat daerah (pj) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa kampanye, tak beralasan hukum.

Baca Juga:

Antek Israel Pemimpin Geng Yasser Abu Shabab Dilaporkan Tewas di Gaza

Hal tersebut diungkapkan MK saat pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres di Gedung MK, Senin (22/4/2024).

BACA JUGA:

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, MK: Tak Ada Pelanggaran Penyaluran Bansos ke Masyarakat

"Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai pelanggaran atas Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, UU 28/1999, dan Pasal 282 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum," kata Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh di ruang sidang MK.