China Awasi Ketat Jurnalis Asing, Gunakan Drone Sebagai Alat Mata-Mata
Laporan ini juga menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, wawancara yang diberikan sebelumnya ditarik kembali setelah mendapat tekanan dari pihak berwenang, yang mengungkapkan taktik intimidasi dan pemaksaan yang dilakukan PKC. Selain itu, laporan tersebut juga mencatat bahwa Beijing kini menetapkan lebih banyak lagi area yang dianggap sensitif secara politik, menambah wilayah yang sebelumnya dikenal seperti Xinjiang dan Tibet, di mana partai komunis telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas.
Media asing kesulitan mendapatkan visa jurnalis dan izin tinggal bagi reporternya di China. Laporan tersebut lebih lanjut mengungkapkan bahwa banyak media menyoroti bahwa biro mereka kekurangan staf karena kebijakan PKC yang bersifat menghalangi.
Laporan tersebut menyatakan bahwa masalah ini sangat akut bagi media-media Amerika Serikat (AS), karena hanya satu media yang berhasil mendapatkan akreditasi pada 2023 untuk menggantikan jurnalis yang mengundurkan diri. Sementara media lainnya mengatakan mereka tidak dapat mendatangkan pengganti atau menambah jurnalis karena permusuhan dari PKC terhadap kebebasan pers.
Berdasarkan temuannya, FCCC mendesak pihak berwenang China untuk melonggarkan pembatasan akreditasi dan mengizinkan lebih banyak jurnalis asing untuk melakukan perjalanan ke negara tersebut. Organisasi tersebut juga mendesak Beijing untuk menghentikan pemantauan dan pelecehan terhadap jurnalis yang bekerja di China guna mengembangkan suasana yang lebih demokratis dan bebas untuk pemberitaan yang tidak memihak.
(Rahman Asmardika)
