7 Tokoh Militer yang Pernah Jabat Gubernur Jakarta, dari Ali Sadikin hingga Sutiyoso
4. Tjokropranolo
Saat berkiprah di dunia militer, Tjokropranolo pernah bertugas sebagai pengawal pribadi Jenderal Soedirman. Dia turut bergerilya bersama Soedirman untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tidak hanya di medan perang, Tjokropranolo juga bertugas di balik layar, seperti menjadi kepala intelijen dalam berbagai konflik dan sekretaris militer untuk presiden.
Selain itu, dia juga pernah bekerja menjadi asisten Gubernur Ali Sadikin selama satu tahun. Barulah pada Juli 1977, Tjokropranolo secara resmi dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Selama masa jabatannya, pria kelahiran Temanggung, Jawa Tengah, 21 Mei 1924 ini fokus pada permasalahan kemiskinan warganya. Dia mengalokasikan ratusan tempat untuk para pedagang kecil dan sering mengunjungi berbagai pabrik untuk mengecek kesejahteraan buruh. Pada 29 Agustus 1977, dia meresmikan kembali kereta api Jabodetabek yang hampir 20 tahun tidak beroperasi di Jakarta. Sebanyak 24 kereta rel diesel (KRD) dan 20 kereta rel listrik (KRL) beroperasi setiap harinya dengan tarif Rp50 per orang saat itu.
5. Ali Sadikin
Ali Sadikin menjadi gubernur ke-7 DKI Jakarta. Dilantik oleh Presiden Soekarno pada 28 April 1966, Ali Sadikin memimpin DKI Jakarta hingga tahun 1972. Semasa menjabat, Ali Sadikin yang dikenal dengan sapaan Bang Ali ini melakukan banyak perubahan pada wajah Ibu Kota. Pembangunan Kebun Binatang Ragunan, Taman Ismail Marzuki, Taman Ria Monas, dan pelestarian budaya Betawi di kawasan Condet merupakan beberapa di antara proyek Bang Ali. Seiring dengan pembangunan, Ali Sadikin juga melahirkan berbagai kebijakan yang membawa Ibu Kota ke arah lebih baik.
Ali Sadikin berkiprah di dunia militer, sebelum dilantik sebagai Gubernur DKI. Sosok yang lahir pada 7 Juli 1926 ini aktif di Korps Komando TNI Angkatan Laut dan pernah menempati posisi sebagai Deputi Kepala Staf Angkatan Laut. Ia juga sempat menjadi Menteri Perhubungan Laut Kabinet Kerja dan Menteri Koordinator Kompartemen Maritim (Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora).
