Soal Starlink, Anggota DPR Peringatkan Pemerintah Agar Adil dan Ungkap Potensi Bahaya Baru
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty meminta pemerintah yang terlanjur memberikan “karpet merah” kepada Starlink, untuk bersikap adil dan konsiten. Jika tidak, Evita kuatir dua-tiga tahun lagi perusahaan telekomunikasi dan internet di Indonesia berpotensi bangkrut, dan bahaya negara kehilangan kontrol langsung atas infrastruktur komunikasi.
“Saya harap pemerintah mendengar juga suara operator kita di dalam negeri yang selama ini telah berpartisipasi dalam pembangunan telekomunikasi dan internet di Indonesia. Berikan mereka equal playing field dengan keadilan dalam pemberlakuan pemenuhan kewajiban masing-masing,” kata Evita, politisi PDI Perjuangan ini.
Evita sendiri mengaku heran, Elon Musk disambut bak raja, diberi karpet merah, dengan gampang diberikan market, padahal Indonesia punya program satelit sendiri dan transformasi digital. Hebatnya lagi, sampai detik ini, saat dibujuk-bujuk untuk investasi Tesla di Indonesia, Elon Mask malah pilih negara lain.
Menurut Evita, sebagai sesama pemain di industry internet, Starlink harusnya memenuhi berbagai kewajiban yang sama seperti perusahaan lainnya, mulai dari kewajiban pendirian badan usaha yang berkedudukan di Indonesia, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), aspek potensi interferensi, penerapan kebijakan perpajakan dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kewajiban pemenuhan Quality of Service (QoS), hingga aspek perlindungan dan keamanan data, serta aspek kedaulatan bangsa.
Evita mengingatkan, regulasi yang tidak cukup ketat terkait layanan internet satelit seperti Starlink dapat menyulitkan operator telekomunikasi lokal untuk bersaing dengan perusahaan asing yang memiliki kemampuan besar. Terjadi juga persaingan yang tidak seimbang.
Jika biaya langganan Starlink turun drastis seperti yang direncanakan oleh perusahaan, operator telekomunikasi lokal di Indonesia mungkin kesulitan bersaing dalam hal harga layanan internet. Hal ini dapat mengarah pada penurunan jumlah pelanggan yang beralih ke Starlink.
“Ancaman-ancaman ini dapat berdampak negatif terhadap operator lokal di Indonesia, baik dari segi pendapatan, penetrasi pasar, maupun posisi bersaing dalam industri telekomunikasi domestik. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang jelas, kerjasama dengan pemangku kepentingan, dan strategi bisnis yang adaptif. Ini kalau tidak segera diatur, dalam dua atau tiga tahun ke depan, semua perusahaan telekomunikasi dan internet di Indonesia bisa bangkrut,” sambung Evita lagi.
