Pertengahan Juni, Korsel Gelar Pertemuan dengan PBB Soal Pelanggaran HAM di Korut
Misi PBB Korea Utara, Rusia dan Tiongkok di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Korea Utara telah berulang kali menolak tuduhan pelanggaran dan menyalahkan sanksi atas situasi kemanusiaan yang mengerikan. Sejak tahun 2006, negara ini berada di bawah sanksi PBB atas program rudal balistik dan nuklirnya, namun ada pengecualian bantuan.
Antara tahun 2014 dan 2017 Dewan Keamanan mengadakan pertemuan publik tahunan mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara. Dewan mengadakan pertemuan formal tahunan secara tertutup mengenai masalah ini antara tahun 2020 – 2022
Laporan penting PBB tahun 2014 tentang hak asasi manusia di Korea Utara menyimpulkan bahwa kepala keamanan Korea Utara dan mungkin pemimpin Kim Jong Un sendiri harus diadili karena mengawasi sistem kekejaman ala Nazi yang dikendalikan negara. Amerika Serikat (AS) memberikan sanksi kepada Kim pada tahun 2016 karena pelanggaran HAM.
(Susi Susanti)
