12 Pejabat AS Kompak Mundur karena Kebijakan Gaza, Tindakan Pemerintah Dianggap Bahayakan Keamanan Nasional
Di antara para penandatangan lainnya adalah Josh Paul, yang mengawasi hubungan Kongres mengenai transfer senjata. Dia berhenti pada bulan Oktober.
Seorang mantan pejabat Gedung Putih, dua mantan personel departemen angkatan udara, dan seorang mantan perwira militer di Badan Intelijen Pertahanan juga menandatangani pernyataan tersebut.
Sebelumnya, tujuh pejabat dan mantan pejabat AS mengatakan kepada BBC bahwa tekanan Presiden Biden terhadap Israel setelah serangan mematikan terhadap pekerja bantuan tidak cukup dan akan gagal membendung krisis kemanusiaan di Gaza.
Militer Israel melancarkan kampanye untuk menghancurkan kelompok Hamas yang menguasai Gaza sebagai tanggapan atas serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel selatan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan 251 lainnya disandera.
Lebih dari 37.900 orang telah terbunuh di Gaza sejak itu, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan kepada BBC bahwa lembaga pemerintah tersebut bangga dengan saluran yang dimiliki sejak Perang Vietnam, yang memungkinkan pegawai untuk mengartikulasikan ketidaksepakatan kebijakan di luar rantai komando mereka dan membawa masalah tersebut langsung ke perhatian para kepala departemen senior tanpa takut akan pembalasan.
Juru bicara itu mengatakan tentu saja presidenlah yang menentukan kebijakannya.
“Tetapi seperti yang dikatakan Menteri [Antony] Blinken dalam berbagai kesempatan, secara publik dan internal, dia menyambut baik orang-orang yang menggunakan saluran perbedaan pendapat dan menghargai mendengarkan alternatif dan sudut pandang yang berbeda,” ujarnya.
Sejak 7 Oktober, juru bicara tersebut menambahkan, Departemen Luar Negeri telah mengadakan sesi dengar pendapat yang dirancang khusus untuk memberikan umpan balik kebijakan terkait konflik.
Pada bulan April, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa AS telah tegas secara terbuka dan pribadi terhadap Israel bahwa mereka harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional.
(Susi Susanti)
