RUU Perkoperasian Mandek di DPR, Forkopi: Pasal-Pasal di UU Sekarang Sudah Tak Relevan
JAKATA - Forum Komunikasi Koperasi Indonesia (Forkopi) kembali menggelar konsolidasi antar pelaku koperasi Indonesia. Konsolidasi dilakukan dalam rangka mengawal regulasi perkoperasian di Indonesia yaitu Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang nantinya akan diusulkan oleh Forkopi ke pemerintah dan DPR.
Konsolidasi Forkopi mengusung tema "Mengawal Regulasi Untuk Kebangkitan Koperasi Sebagai Amanat Konstitusi." Konsolidasi Forkopi digelar selama 2 hari 9-10 Juli 2024 bertempat di Tambi Resort, Wonosobo, Jawa Tengah. Dnegan bertindak sebagai tuan rumah konsolidasi Forkopi yaitu Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI) Koordinator Daerah Wonosobo.
Dijumpai di lokasi, Kartiko Adi Wibowo (Ketua Panitia konsolidasi Forkopi) mengungkapkan latar belakang dilaksanakannya konsolidasi Forkopi dengan tema besar mengawal RUU Perkoperasin.
Menurut Kartiko Adi Wibowo kondisi saat ini terjadi kemandegan proses pembahasan RUU perkoperasian. Karenanya untuk mengawal RUU Perkoperasian Forkopi menggelar konsolidasi dengan menyusun Draft RUU Perkoperasian.
"Konsolidasi dilakukan oleh Forkopi ini dilatar belakangi dengan adanya kemandegan proses pembahasan RUU Perkoperasian. Supres untuk RUU perkoperasian sudah dikirimkan ke DPR, namun hingga saat ini belum ada pembahasan," ujar Kartiko saat di jumpai di lokasi kegiatan, Rabu (10/07/2024).
Lebih lanjut, Kartiko mengatakan bahwa Undang-Undang yang berlaku saat ini adalah UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang sudah diundangkan selama 32 tahun yang lalu. Menurutnya, banyak pasal-pasal yang tidak relevan dengan keadaan saat ini dan sudah tidak bisa memberikan perlindungan terhadap perkembangan koperasi terutama penggunaan Teknologi Informasi oleh Koperasi.
"Banyak pasal-pasal yang tidak relevan dengan keadaan saat ini dan sudah tidak bisa memberikan perlindungan terhadap perkembangan koperasi terutama penggunaan Teknologi Informasi oleh Koperasi." Ungkap Kartiko kepada redaksi.
Kartiko menambahkan, dalam kegiatan konsolidasi dilakukan pembahasan dan pengayaan berbagai probelmatika terkait perkoperasian dan kemudian juga di bahas pasal-per pasal usulan RUU Perkoperasian Forkopi.
