Soal Cuci Nilai Rapor di SMPN 19 Depok, Wakil Wali Kota Salahkan Sistem Zonasi
DEPOK - Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono menyalahkan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2024 perihal kasus cuci nilai rapor yang terjadi di SMPN 19 yang berbuntut 51 siswa dianulir dari delapan SMA Negeri.
Dirinya pun berharap ke depan pelaksanaan PPDB lebih baik dan bisa menambah jumlah sekolah negeri baik SMP maupun SMA di Kota Depok.
"Ini kan memang masalah zonasi yang membuat ini bisa terjadi. Ya mudah-mudahan ke depan Depok bisa lebih baik lagi dalam memiliki sekolah negeri Baik SMP negeri maupun SMA negeri," kata Imam kepada wartawan di Balai Kota Depok, Senin (22/7/2024).
Imam menjanjikan agar pembangunan SMP-SMA negeri di Depok dapat terealisasikan segera meskipun kewenangan ada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
"Karena kesulitan kita dalam sekolah negeri ya, Insya Allah ke depan kita akan bangun beberapa sekolah negeri, baik SMP negeri maupun SMA negeri," ujarnya.
Sebelumnya, peristiwa cuci nilai rapor di SMP Negeri 19 Kota Depok, Jawa Barat mewarnai carut marut proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2024 hingga 51 calon peserta didik (CPD) dianulir dari delapan SMA Negeri.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi mengungkap kronologis terkuaknya praktik cuci rapor di Depok.
