Sejarah Hubungan Mahmoud Abbas dan Hamas, Sempat Pecah Kongsi karena Beda Piihan Politik
PALESTINA - Mahmoud Abbas adalah seorang politisi Palestina yang menjabat sebentar sebagai Perdana Menteri (PM) Otoritas Palestina (PA) pada tahun 2003. Dia terpilih sebagai presiden pada tahun 2005 setelah kematian Yasser Arafat.
Dikutip dari Britannica, sejarah hubungan Abbas dan Hamas dimulai saat Abbas terpaksa mengalami perpecahan yang mendalam di wilayah Palestina pada tahun 2006 soal pilihan politik, Kala itu, kandidat yang didukung oleh Hamas, memenangkan mayoritas kursi dalam pemilihan legislatif. Pemerintahan persatuan Fatah-Hamas yang berumur pendek berubah menjadi kekerasan, dan pada tahun 2007 Hamas menetapkan kendali eksklusif di Jalur Gaza sementara Abbas mengambil alih Tepi Barat melalui keputusan presiden.
Meskipun beberapa kesepakatan menuju rekonsiliasi dicapai pada masa kepresidenan Abbas, reintegrasi tidak pernah sepenuhnya dilaksanakan sebelum perpecahan kembali muncul.
Di tengah ketegangan yang sedang berlangsung dengan Hamas, Abbas terkadang mendapat kritik karena mengabaikan Jalur Gaza. Selama konflik antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza pada tahun 2008, ia dituduh lamban mengutuk serangan Israel di Jalur Gaza meskipun ia dengan cepat menyalahkan Hamas atas perannya dalam konflik tersebut.
Pada tahun 2017, ketika perjanjian rekonsiliasi dengan Hamas mulai goyah, Abbas menjatuhkan sanksi terhadap Jalur Gaza, memperkuat sanksi yang telah diterapkan Israel dan Mesir selama lebih dari satu dekade terhadap wilayah tersebut.
Abbas juga dikritik karena terlalu otoriter. Setelah membubarkan badan legislatif mayoritas Hamas pada tahun 2007, ia mulai memerintah Tepi Barat melalui keputusan presiden. Ketika masa jabatannya berakhir pada tahun 2009, ia mengaku memiliki kewenangan konstitusional untuk menjabat selama satu tahun lagi, hingga pemilihan legislatif diadakan, karena hukum Palestina mengharuskan pemilihan legislatif dan presiden diadakan pada waktu yang sama. Namun pemilu ditunda tanpa batas waktu, dan Abbas tetap menjadi presiden setelah masa jabatannya berakhir. Tindakan keras di Tepi Barat tidak hanya berdampak pada penyelenggara dan jurnalis yang mengkritik Abbas, tetapi juga individu yang mengkritiknya melalui postingan di media sosial.
Pembicaraan perdamaian antara Israel dan Otoritas Palestina diperbarui pada bulan November 2007, dan perundingan langsung berlanjut hingga tahun 2008. Pada puncak perundingan ini, Perdana Menteri Israel Ehud Olmert, yang masa jabatan perdana menterinya akan berakhir di tengah skandal korupsi, menawarkan Abbas lebih dari 93 persen dari wilayah yang diklaim Palestina di Tepi Barat, dan kedua belah pihak tampaknya sepakat secara prinsip mengenai isu-isu penting lainnya, seperti pembagian Yerusalem.
