Ketua DPR Minta Kasus Pencatutan KTP Warga untuk Dukung Paslon Independen Harus Diusut
JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mengusut kasus KTP Warga DKI yang dicatut untuk mendukung bakal pasangan con independen yang maju pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
"Pihak yang terkait tentu saja harus meluruskan, kemudian menjelaskan kalau memang itu benar ya sampaikan itu, kalau itu salah ya sampaikan kan nanti ada KPU dan KPUD yang memproses," ujar Puan dalam keterangannya, Sabtu (17/8/2024).
Kasus tersebut mencuat dari akun media sosial X Raisa Rifat. Raisa merasa kaget dihampiri oleh petugas KPU yang ingin melakukan verifikasi faktual karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya tercantum sebagai pendukung pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebagai syarat mendaftar di Pilgub Jakarta 2024, melalui jalur independen.
Ternyata kasus serupa banyak dialami oleh warga DKI lainnya. Kenyataan tersebut terungkap dari cuitan warganet di media sosial X.
Lebih lanjut, Puan kemudian ditanya tentang isu kotak kosong di Pilgub DKI. Koalisi Indonesia Maju (KIM) tengah berupaya memperbesar anggota koalisi dengan sebutan KIM Plus.
Saat ini, sejumlah partai politik (parpol) di luar KIM sudah menyatakan ketertarikan untuk bergabung, seperti PKS, PPP, Perindo, dan PKB. KIM Plus berencana untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta.
Jika PKS dan PKB memutuskan bergabung dengan KIM Plus, maka bisa dipastikan bahwa tak ada pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur lain yang bisa mendapatkan tiket dari parpol untuk Pilkada DKI Jakarta.
Puan kemudian mengingatkan agar Pemilu dijalankan dengan jujur, adil, bebas dan rahasia.
"Ya mengimbau ke seluruh pihak untuk bisa menjalankan Pilkada kedepan itu dengan sebaik-baiknya, jujur adil bebas dan rahasia," terang perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.
Imbauan Puan tersebut sejalan dengan pidatonya dalam Sidang Bersama DPR dan DPD RI tahun 2024 pagi tadi. Di Sidang Bersama itu, ia menekankan proses pemilu tahun 2024 yang dinilai harus menjadi autokritik (koreksi diri).
Puan mengatakan, Pelaksanaan Pemilu, bagi rakyat adalah pesta demokrasi di mana rakyat dianggap menjadi penting. Ia menyebut, ada banyak peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 lalu. Berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia pada Pemilu 2024 dinilai harus menjadi koreksi diri bagi semua.
(Awaludin)
