Putusan MK Soal Syarat Pencalonan Gubernur, Golkar: KIM Harus Duduk Bersama Lagi Petakan Pilkada 2024
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menilai, Koalisi Indonesia Maju (KIM) perlu berembug kembali untuk mengatur strategi imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan di Pilkada 2024.
Menurutnya, putusan MK itu bisa merubah peta politik hampir di seluruh wilayah, termasuk Jakarta. Atas dasar itu, Doli menilai, KIM harus duduk bersama untuk mengatur strategi kembali.
"Ya saya kira itu yang tadi saya katakan. Ini bukan hanya jakarta. Hampir di semua tempat provinsi, kabupaten kota akan bisa mengubah peta ya, peta politik pencalonan nanti. Tentu kalau kami dari Partai Golkar dari KIM ya tentu ini harus ada rapatlah," terang Doli saat ditemui di area Munas XI Golkar di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2023).
Meski demikian, Doli berkata, pihajnya akan menelaah putusan tersebut. Pasalnya, sambung dia, sebuah putusan memuat frasa pelaksanaan kebijakan yang baru.
"Kadang kan putusan itu kalau, nanti gatau ada frasa-frasa apa di dalamnya sampai di akhir nanti yang kita ketahui nanti pada akhirnya, apakah ini bisa, harus diberlakukan sekarang atau tidak," tutur Doli.
Lebih lanjut, Doli menegaskan, belum ada perubahan pencalonan kepala daerah dari KIM pasca putusan MK. Untuk itu, ia menyarankan agar KIM bisa duduk bersama membahas strategi baru.
"Makanya saya kira nanti Golkar bersama dengan KIM mungkin harus duduk bersama lagi memetakan ulang, kira-kira nanti pasca dari putusan MK ini seperti apa," terang Doli.
Doli berkata, pihaknya tak menutup peluang untuk membahas strategi ulang pasca putusan MK. "Ya kalau secara politik, secara strategi, begitu peraturan berubah, terus kemudian peta kekuatan berubah, ya tentu kita harus menyesuaikan diri gitu," tandasnya.
(Awaludin)
