BPIP: Etika dan Moralitas Penyelenggara Negara Harus Selaras dengan Nilai Pancasila
"Sebagai penuntun etika dan moralitas penyelenggara negara, BPIP juga merekomendasikan perlunya dibentuk semacam Office of Government Ethics (OGE) yang tugasnya nanti menilai apakah etika dan tata-laku penyelenggara negara selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila," jelas dia.
Untuk itu BPIP tentu akan melibatkan publik secara inklusif dalam pembahasannya. Menurut dia, inisiatif BPIP mendiskusikan kerapuhan etika penyelenggara negara merupakan upaya benah diri dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.
"Diharapkan ke depannya akan ada standar etika dan moralitas penyelenggara negara yang (harus) selaras dengan nilai Pancasila," tuturnya.
Sejumlah pakar dan akemisi yang hadir dalam diskusi ini antara lain Ikrar Nusa Bhakti, Hafid Abbas, Agustinus Prasetyantoko, Ramlan Surbakti, Harkristuti Harkrisnowo, Martin L. Sinaga, Andi Widjajanto, Bivitri Susanti, dan Sulistyowati Irianto.
Kemudian Thony Saut Situmorang, Budiman Tanuredjo, Ismail Hasani, Fachry Aly, Mikhael Dua Tengangatu, Hamdi Muluk, dan Yenti Garnasih.
(Fakhrizal Fakhri )
