DPR Sebut Nurul Ghufron Perlu Jelaskan ke Publik Terkait Isu Intervensi MA soal PK Mardani Maming
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron dinilai perlu menjelaskan kepada publik terkait isu telah mengintervensi Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) soal peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming.
Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menanggapi kabar adanya intervensi dari Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) guna memuluskan peninjauan kembali (PK) Mardani H Maming.
“Nurul Ghufron perlu memberikan penjelasan ke publik terkait beberapa isu publik yang mencuat mengingat telah dijatuhinya sanksi (pelanggaran etik) dari Dewan Pengawas KPK terhadap dirinya,” kata dia, Rabu,(11/9/2024).
Tobas begitu ia disapa menilai penjelasan Nurul Ghufron ke publik soal kabar keterlibatan dirinya dalam permohonan peninjauan kembali (PK) Mardani H Maming sangat diperlukan guna mengembalikan kepercayaan kepada KPK.
“Masyarakat perlu dipulihkan kembali kepercayaannya kepada KPK karena itu jangan lagi ada isu yang tidak ditanggapi segera,” imbuh dia.
Tobas menegaskan, penjelasan Nurul Ghufron soal keterlibatan dirinya dengan mengintervensi Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) dalam peninjauan kembali (PK) Mardani H Maming juga merupakan bagian dari tanggung jawab jabatan.
“Ini adalah tanggung jawab jabatan yang juga harus dijalankan yakni bersikap transparan dan akuntabel,” pungkas Tobas.
Dalam kesempatan itu, Tobas berpesan, kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) untuk terbebas dari intervensi dan mampu bersikap independen dalam memutus peninjauan kembali (PK) yang diajukan Mardani H Maming.
