BPIP Soroti Kerapuhan Etika dari Perspektif Budaya Hukum
BPIP menggarisbawahi pembentukan Mahkamah Etika sebagai solusi yang diharapkan dapat sejalan dengan prinsip etika Kant merupakan sesuatu yang penting. Di mana, pejabat negara diharapkan bertindak dengan integritas dan keadilan yang tinggi.
BPIP ingin memastikan prinsip-prinsip Pancasila bisa kembali menguat dan diterapkan dalam seluruh aspek pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Dalam FGD tersebut, ada sejumlah pakar yang akan menjadi pemateri, mulai pakar hukum, politik, hak asasi manusia, pegiat anti-korupsi, akademisi, dan aktivis.
Tonny berharap, bisa menelurkan rekomendasi dan dokumentasi dari diskusi tersebut yang kemudian akan diterbitkan dalam bentuk buku bunga rampai. “Melalui FGD ini, diharapkan akan muncul langkah-langkah strategis yang dapat memperbaiki kondisi etika penyelenggara negara, serta memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang telah ditetapkan dalam Pancasila dan konstitusi,” ujarnya.
(Arief Setyadi )
