Ibu Kota Pindah ke IKN, Jokowi: Bukan Keputusan Presiden, tapi Seluruh Rakyat Indonesia
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN bukan keputusan pribadinya sebagai Kepala Negara, melainkan juga keputusan seluruh rakyat Indonesia. Jokowi mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN merupakan keputusan yang tidak mudah. Keputusan perpindahan itu, kata Jokowi, telah melewati izin DPR hingga disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Nusantara.
"Sebuah keputusan yang tidak mudah tetapi itulah yang sudah kita putuskan. Kita juga izin kepada DPR. Saya menyampaikan lisan di dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan Undang-Undang mengenai Ibu Kota Nusantara dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR," kata Jokowi pada Rakornas Baznas tahun 2024 di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Selasa (25/9/2024).
Maka dari itu, Jokowi menekankan bahwa keputusan pemindahan ibu kota negara bukan dirinya saja, tapi ada andil seluruh rakyat Indonesia melalui DPR. "Jadi ini bukan keputusan Presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili seluruh anggota DPR yang ada Jakarta," kata Jokowi.
Jokowi pun menceritakan bahwa sejak dilantik menjadi Presiden pada 2014, dirinya memerintahkan Bappenas untuk melihat gagasan Bung Karno mengenai perpindahan ibu kota.
"Jadi gagasan itu sudah gagasan panjang, sudah lama. Kemudian kita cek lagi saat itu setelah dilantik 2014 saya memerintahkan kepada Bappenas untuk dilihat lagi gagasan-gagasan mengenai ibu kota baru sejak jaman Bung Karno dilihat," kata Jokowi.
Setelah melalui beberapa studi, kata Jokowi, akhirnya terpilih beberapa daerah untuk dijadikan sebagai ibu kota. Pada akhirnya disepakati bahwa daerah Penajem Paser Utara Kalimantan Timur dipilih untuk dibangun sebagai ibu kota negara.
