Hanya saja, fakta yang ada selama ini, seperti ada sebuah reward and punishment dari partai politik kepada para legislatornya di DPR. Menurutnya, hal ini kerapkali terjadi menimpa legislator yang berusaha bersuara kritis kepada pemerintah.
"Nah ini yang mudah-mudahan para ketua umum itu tidak mudah menjatuhkan vonis PAW kepada anggota DPR yang memberikan masukan kritis kepada pemerintah," tuturnya.
Hensat melihat, banyak memang anggota-anggota dewan walaupun berada di koalisi tetapi tetap memberikan kritis kepada pemerintah. Akan tetapi, itu bisa terjadi jika ketua umum partai politiknya memiliki kematangan dalam berpolitik.
"Jadi artinya nggak tiba-tiba PAW. Anda nih jangan kritis-kritis, nanti jatah menteri partai kita dikurangi, anda saya PAW ya. Nah kalo begitu terus, nggak akan ada yang berani. Itu sebetulnya tantangan yang ke depannya," ujar pendiri lembaga survei KedaiKopi itu.
"Jadi secara demokrasi, beban DPR sebagai legislatif yang mengawasi pemerintahan dan kemudian yang menampung aspirasi dan lain-lain itu harus bisa menonjol," pungkasnya.
(Awaludin)