Hasan juga mengatakan, bahwa pejabat kementerian yang banyak merupakan konsekuensi dari pemisahan kementerian dan lembaga di era Prabowo.
“Ya, tapi kan ada konsekuensi. Kalau kementerian kan harus ada yang memimpin. Harus ada yang mengendalikan kementerian itu,” lanjutnya.
“Jadi ini nanti menurut saya sih akan jauh lebih efisien. Karena pekerjaan mereka jauh lebih fokus. Jadi mungkin sebetulnya bukan kabinet gemuk, tapi kabinet yang jauh lebih fokus. Jadi misalnya untuk PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat sekarang sudah lebih fokus. Ada Kementerian Perumahan Rakyat, ada Kementerian Kehutanan sekarang lebih fokus. Nggak gemuk lagi,” pungkasnya.
(Awaludin)