"Terhadap informasi awal atas hasil pengawasan jajaran Bawaslu yang akan kita lanjutkan dengan melakukan pleno untuk ditetapkan sebagai temuan atau tidak di tingkatan masing-masing, baik di provinsi maupun kabupaten kota Bukan di RI ya," kata Bagja.
Dia menyebut kasus politik uang ini akan dikenakan pasal 187A Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada.
"Pasal 73 ayat 4 dijerat penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan rendah paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah," pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )