Soroti Pilkada Curang, PSI Minta Longgarkan Syarat Pencalonan
JAKARTA – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyoroti pemilihan kepala daerah (pilkada) yang masih diwarnai politik uang. Ia pun mendorong evaluasi agar pilkada bisa melahirkan pemimpin berkualitas.
Pernyataan Kaesang potret dari fenomena yang terjadi dalam kontestasi politik pilkada. Tingginya syarat pencalonan kepala daerah, menurut Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman, menjadi faktor utama terjadinya politik uang.
Mulai dari syarat minimal dukungan baik perseorangan maupun partai politik. Ia menilai hal itu menimbulkan terjadinya praktik transaksional seperti jual beli kursi atau sekadar untuk mendapatkan tiket menjadi kepala daerah.
“Akibatnya, terjadi praktik jual beli kursi atau jual beli tiket dari kandidat untuk bisa memenangkan kontestasi, dan semakin tinggi syaratnya. Artinya biaya yang akan dikeluarkan oleh kandidat akan semakin besar, dan itu akan semakin membuka potensi peluang untuk terjadinya korupsi ketika mereka terpilih dan menjabat,” ujarnya, dikutip Jumat (30/1/2026).
Menurut Andy, untuk memangkas rantai praktik kotor tersebut adalah dengan memangkas syarat pencalonan. “Jadi, kalau misalnya, kita ingin memutus mata rantai itu, salah satunya adalah dengan mengurangi syarat-syarat pencalonan. Dibuka seluas mungkin sehingga kandidatnya akan semakin beragam," imbuhnya.
