Mendagri: Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Bakal Dibahas Serius
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memastikan bakal melakukan pembahasan serius terkait usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh DPRD.
"Mesti, pasti kita akan bahas. Kan salah satunya sudah ada di Prolegnas. Di Prolegnas kalau saya tidak salah, termasuk UU Pemilu dan UU Pilkada. Nanti gongnya akan dicari tapi sebelum itu kita akan adakan rapat," kata Tito dalam keterangannya, Selasa (17/12/2024).
Tito menyebut, dirinya sependapat dengan Pilkada oleh DPRD. Menurutnya, biaya Pilkada dinilai sangat tinggi dan adanya tindak kekerasan di beberapa daerah.
"Ya, saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk Pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan, dari dulu saya mengatakan Pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD kan," kata Tito.
Tito menjelaskan bahwa demokrasi dapat diterjemahkan dengan demokrasi langsung dan demokrasi dengan perwakilan. Menurutnya, Pilkada dapat dilakukan dengan demokrasi perwakilan oleh DPRD.
"Kalau DPRD demokrasi juga, tapi demokrasi perwakilan. Tapi ya kita lihat bagaimana teman-teman di DPR nanti, Parpol, akademisi, Kemendagri melakukan kajian," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut perlu adanya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Hal tersebut disetujui Prabowo saat mendengar pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
"Saya sangat tertarik pemikiran Ketua Umum Partai Golkar, menurut saya hari ini yang paling penting, yang disampaikan ketua umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama," kata Prabowo dalam sambutannya di Perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar, SICC, Bogor, Kamis 12 Desember 2024 malam.
