Kemendagri Kawal Kebijakan Publik di Daerah Berbasis Bukti
JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri mengawal kebijakan publik berbasis bukti (evidence based policy) melalui penguatan peran analis kebijakan sebagai think tank daerah.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk menyusun kebijakan yang bersifat antisipatif, khususnya dalam bidang inovasi dan tata kelola pemerintahan, guna mewujudkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, BSKDN yang tadinya Litbang memiliki beberapa instrumen yang kami peroleh dari data primer hasil pengukuran berbagai indeks yang kami miliki," ujar Yusharto, Rabu (25/2/2026).
Adapun sejumlah indeks yang dikelola BSKDN meliputi Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), serta Indeks Inovasi Daerah (IID). Instrumen-instrumen ini menjadi landasan objektif dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang terukur dan akuntabel.
Yusharto juga menjelaskan, best practices yang telah teruji dapat menjadi bukti kuat dalam proses pengambilan kebijakan.
Dalam konteks ini, inovasi menjadi unsur utama dalam membangun kebijakan berbasis bukti. Inovasi yang berhasil diterapkan dan berdampak nyata dapat diangkat menjadi referensi kebijakan yang lebih luas.
Menurut Yusharto, analis kebijakan pada dasarnya berperan sebagai think tank pemerintah daerah. Mereka menjadi ujung tombak dalam menjawab pertanyaan mendasar terkait kebijakan apa yang harus diambil berdasarkan permasalahan aktual yang dihadapi daerah.
