JAKARTA - Pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan rumah layak dan terjangkau untuk rakyat, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Karena masih banyak rakyat yang belum memiliki rumah sendiri. Inilah yang menjadi semangat program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono saat kunjungan kerja ke salah satu perumahan bersubsidi di Serang.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) BPS 2024, masih adanya backlog perumahan di Indonesia yang cukup tinggi. Angka resmi terakhir berdasarkan data Susenas BPS 2024 ini, backlog perumahan di Indonesia berkisar di 9,9 juta unit pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, angka 9,9 juta unit masih menunjukkan kebutuhan perumahan yang sangat besar dan mendesak.
Menko AHY juga menyampaikan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan Program Tiga Juta Rumah. Koordinasi lintas sektor harus dilakukan secara ketat karena program perumahan melibatkan berbagai elemen, seperti regulasi, fasilitas negara, serta kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta.
“Dengan sinergi yang baik, program ini tidak hanya angka, tetapi misi untuk memberikan kehidupan lebih baik bagi rakyat,” ujar Menko AHY.
Pemerintah sendiri, tegas Menko AHY, akan mendukung dengan berbagai programnya untuk menghadirkan rumah layak dan terjangkau untuk rakyat. Salah satunya melalui FLPP (Fasilitas Likuidatas Pembiayaan Perumahan) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Harapannya, kemudahan rakyat mewujudkan rumah bagi keluarganya, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bisa mendorong upaya mewujudkan kesejahteraan untuk semua.