Skandal Korupsi China, Ribuan Pejabat KPK Justru Diselidiki karena Diduga Korup
JAKARTA – China merupakan salah satu negara yang dikenal keras dalam upaya pemberantasan korupsi. Tak tanggung-tanggung, dalam lebih dari satu dekade terakhir, Beijing telah menggelontorkan jutaan yuan untuk menyukseskan gerakan antikorupsi di negara tersebut.
Ribuan penyelidik telah dikerahkan oleh pemerintah China dalam upaya memberantas korupsi dan menindak tegas pejabat pemerintah yang telah meraup uang dengan terlibat dalam praktik tidak jujur.
Namun, kini sebuah laporan menunjukkan bahwa para petugas pemberantas korupsi itu justru menjadi sasaran penyelidikan karena telah dicurigai melakukan tindak korupsi. Hal ini menyulitkan pihak berwenang untuk mengatasi kemerosotan yang telah terjadi di hampir semua departemen dan kementerian negara Tirai Bambu tersebut.
Menurut catatan Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin (CCDI), badan antikorupsi tertinggi Partai Komunis, atau KPK-nya China, yang dilansir South China Morning Post (SCMP), Kamis, (6/2/2025) sebanyak 3.900 pejabat CCDI tengah diselidiki atas dugaan kesalahan pada 2024. Angka ini bahkan lebih tinggi pada 2023, dimana 7.817 petugas ditempatkan dalam penyelidikan.
Perkembangan tersebut telah terjadi bahkan saat gerakan antikorupsi yang diluncurkan Presiden Xi Jinping telah memasuki tahun ke-13 pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kampanye melawan korupsi di berbagai departemen atau lembaga pemerintah di China sedang berjuang untuk mencapai kemajuan yang diinginkan.
Korupsi di Internal CCDI
Faktanya, dari total 3.900 pejabat CCDI yang diselidiki tahun lalu, hanya 58 pejabat yang berpangkat wakil menteri ke atas. Mandat yang diberikan kepada CCDI adalah untuk melakukan penyelidikan ketat di berbagai tingkatan pemerintahan China.
Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa jumlah pejabat tinggi dan berkuasa yang menghadapi tuntutan hukum di negara Asia Timur tersebut masih sangat rendah, dan untuk itu, para pengamat China menganggap struktur kekuasaan yang melekat dan kurangnya sistem peradilan independen di negara tersebut sebagai penyebabnya.
Misalnya, China, menurut kantor berita Xinhua, mengklaim akan menyingkirkan sekira 14 anggota parlemen militer, termasuk mantan Menteri Pertahanan Li Shangfu dan pendahulunya Wei Fenghe dari badan legislatif nasional mulai Maret 2023 dan seterusnya.
