Instruksikan Kadernya Tak Ikut Retreat Kepala Daerah, Pengamat Politik UB : PDIP Ingin Tunjukkan Punya Kendali
MALANG - Pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) menilai kebijakan PDI Perjuangan untuk meminta kepala daerah yang diusungnya menunda ikut retreat, jadi pesan kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Apalagi, selama ini PDI Perjuangan merupakan partai dengan ideologi kuat dan mengedepankan kepentingan negara, hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri.
"Ini challenge buat PDIP, karena dia yang selama ini apa selalu punya ideologi mengedepankan kepentingan negara," kata Wawan Sobari, Dosen Program Studi (Prodi) Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UB, Jumat malam (21/2/2025) ditemui saat berbincang di Kota Malang.
Instruksi dari Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga mengingatkan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bahwa ada kepala - kepala daerah yang loyal diusung oleh partai berlambang banteng ini. Ini sekaligus menjadi pesan politik ke Prabowo Subianto dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.
"Ingin menunjukkan ke pemerintah, terutama bahwa dia juga tetap punya kendali terhadap kepala - kepala daerah yang dicalonkan oleh mereka," kata dia kembali.
Soal alasan bahwa keputusan penundaan kepala daerah ikut retreat karena alasan penahanan Hasto Kristiyanto, selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baginya adalah sebuah manuver politik, yang memang gayanya Megawati Soekarnoputri dalam mengambil keputusan berani.
"(Alasan penahanan Hasto Kristiyanto) Itu politik negosiasi yang sedang dilakukan PDIP, meskipun tidak punya kekuatan di pemerintahan. PDIP ingin menunjukkan mereka masih punya kendali, dan pengaruh bagi kepala daerah yang diusung PDIP. Ini memang gayanya Bu Mega seperti itu," jelasnya.
