Retreat Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mendagri: Terima Kasih
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak masalah dengan adanya laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelenggaraan retreat kepala daerah di Akmil, Magelang. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk pengawasan publik.
“Saya berterima kasih yang melaporkan KPK sebagai bentuk pengawasan publik,” kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Tito menuturkan, penunjukan langsung PT Lembah Tidar sebagai penyelenggara retreat sudah sesuai dengan Pasal 83 Perpres 16 Tahun 2018, yang diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.
“Dapat dilakukan mekanisme penunjukan langsung, dalam hal misalnya hanya pelaku usaha yang mampu mengerjakan itu barang atau jasa itu,” ucap dia.
Ia menegaskan, retreat kepala daerah sangat penting untuk mengawal anggaran daerah. Biaya penyelenggaraan retreat, kata dia, tidak sebanding dengan nilai APBD yang harus diamankan agar tidak ada lagi pemakaian yang tidak efektif dan efisien.
“Tapi kalau yang utama menginvestasikan Rp13 Miliar untuk mengamankan Rp1.300 Triliun, APBD itu Rp1.300 Triliun, kalau gak efisien kasian rakyat,” ujar dia.
