Instruksikan Kadernya Tak Ikut Retreat Kepala Daerah, Pengamat Politik UB : PDIP Ingin Tunjukkan Punya Kendali
Meski demikian, diakui ada beberapa kepala daerah yang akhirnya dilematis ikut atau tidak, karena ketika ikut dianggap tidak patuh kepada partai politik (parpol) yang mengusungnya, tapi di sisi lain retreat itu adalah tugas kepala daerah. Maka di sanalah muncul ruang diskusi politik yang harusnya bisa dikomunikasikan dengan baik oleh parpol pengusung pemerintahan.
"Ini menjadi sebuah ruang negosiasi politik sebenarnya kalau menunjukkan retreat, kemudian disuruh balik nggak suruh ikut kebijakan pemerintah Prabowo, dan kepala daerah dianggap representasi parpol itu seolah-olah mereka blok oposisi, sedang membangun oposisi terhadap pemerintahan Prabowo, lewat kepala daerah yang dicalonkan PDIP," paparnya.
Sebagai informasi, dari total 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota, yng dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis kemarin (20/2/2025) sebanyak. Dari agenda itu berlanjut ke pembekalan kepala daerah atau diistilahkan retreat kepala daerah yang diadakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, sejak 21 - 27 Februari 2025 mendatang.
Dari total 503 kepala daerah yang seharusnya hadir, 448 orang sudah melakukan registrasi, hingga Jumat petang (21/2/2025). Tapi sisanya ada 49 kepala daerah yang tidak hadir tanpa alasan jelas, dan enam di antaranya memberikan keterangan baik itu sakit, maupun ada acara keluarga.
(Arief Setyadi )
