Akademisi Dorong Dominus Litis Masuk dalam RUU KUHAP
Ia juga menekankan pentingnya mengintegrasikan mekanisme penghentian penyidikan dan penuntutan dalam satu sistem yang lebih menyeluruh. Sehingga sistem peradilan dapat berjalan lebih efisien dan bebas dari tumpang tindih kewenangan.
Sementara itu, Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Selamat Widodo, mengatakan, peran sentral jaksa sebagai dominus litis dalam sistem peradilan pidana. Ia mengatakan, negara-negara dengan sistem hukum yang maju, seperti Jerman dan Jepang, telah lama memberikan peran dominan kepada jaksa dalam proses penuntutan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam penyidikan dan penuntutan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, mengingatkan adanya fragmentasi antara kepolisian dan kejaksaan di tahap pra-ajudikasi yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem peradilan Indonesia. Oleh karena itu, ia merespons baik upaya untuk menyelaraskan peran penyidik dan jaksa melalui konsep dominus litis yang akan memperlancar dan menyederhanakan proses peradilan.
"Oleh karena itu, penyelarasan peran antara penyidik dan penuntut umum melalui konsep dominus litis menjadi langkah strategis dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat dan biaya ringan dengan mengurangi duplikasi kerja antara penyidik dan penuntut umum," katanya.
Hibnu menekankan, penerapan dominus litis akan memperkuat akuntabilitas aparat hukum, karena jaksa akan mengawasi jalannya penyidikan dari awal hingga perkara diajukan ke pengadilan. Sehingga bisa menghindari kewewenang-wenangan aparat penegak hukum.
Kemudian, bisa menjaga keseimbangan antara hak tersangka dan korban, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses peradilan. "Keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya bergantung pada kepolisian dan kejaksaan, tetapi juga melibatkan pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan berbagai elemen lain dalam sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antar-lembaga agar tujuan utama peradilan yang cepat, transparan, dan berkeadilan dapat terwujud," pungkasnya.
(Arief Setyadi )
