Berantas Korupsi, Prabowo Kirim Pesan Kuat Tak Ada Toleransi
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara konsisten membangun narasi antikorupsi yang kuat sejak masa kampanye hingga awal masa kepemimpinannya. Bahkan, mantan Danjen Kopassus itu menekankan pentingnya integritas dalam pemerintahan dan komitmen memberantas korupsi dalam berbagai pidato kenegaraannya.
Demikian dikatakan Dosen Komunikasi UIN Bandung Ridwan Sutandi dalam keterangannya, dikutip Minggu (2/3/2025). Ia mencontohkan, Prabowo dalam pidatonya saat pelantikan di Oktober 2024 yang secara eksplisit menegaskan bahwa dirinya tidak akan mentolerir praktik korupsi dalam bentuk apapun dalam pemerintahannya.
Menurut Ridwan, narasi yang dilontarkan Prabowo semakin diperkuat dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah pada November 2024. Kala itu, Prabowo menekankan bahwa pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.
"Dari sudut pandang komunikasi politik, konsistensi narasi ini berperan penting dalam membentuk ekspektasi publik dan membangun legitimasi kebijakan antikorupsi. Dengan secara berulang menyampaikan pesan serupa di berbagai forum, Prabowo berhasil memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang memiliki komitmen kuat dalam penegakan hukum," ujarnya.
Upaya yang dilakukan pemerintahan Prabowo telah membentuk persepsi positif masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Penegakan hukum terhadap koruptor mampu menjadi simbol politik mengenai komitmen yang kuat dari pemerintahan Prabowo.
Dengan menindak tegas koruptor menjadi sebuah pesan yang jelas terhadap publik dan elite politik bahwa tidak ada toleransi dalam praktik koruptif. Kemudian dipertegas Prabowo dalam Rapat Kabinet Terbatas pada Desember 2024, "saya tidak akan ragu untuk mencopot jabatan siapapun, termasuk menteri, yang terbukti menyalahgunakan anggaran Negara," kata Prabowo.
Ridwan menilai pendekatan komunikasi yang dilontarkan Prabowo dengan tegas membuat efek jera yang signifikan di kalangan birokrasi. Bahkan, dari data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan penurunan sebesar 15% pada indikator potensi korupsi di pemerintahan dalam tiga bulan kepemimpinan Prabowo.
"Ketegasan ini juga tercermin dalam instruksi presiden kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang berpotensi merugikan keuangan negara," katanya.
Prabowo, menurut Ridwan, telah menerapkan pendekatan komunikasi kebijakan yang transparan dalam upaya pemberantasan korupsi. Berbagai kebijakan antikorupsi dikomunikasikan secara jelas melalui berbagai saluran, termasuk pidato resmi, konferensi pers, dan platform media sosial.
Pada Januari 2025, dalam Konferensi Pers Kebijakan Antikorupsi, Prabowo memaparkan secara detail Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi 2025-2029 yang mencakup digitalisasi layanan publik, penguatan sistem pengawasan internal, dan reformasi birokrasi.
Gaya komunikasi yang jelas dan mudah dipahami dengan bahasa yang sederhana berhasil memperluas pemahaman masyarakat tentang kebijakan tersebut. Ditambah, seluruh kementerian dan lembaga agar mempublikasikan laporan anggaran secara berkala kepada publik.
Salah satu hasil positif dari pendekatan ini adalah peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sebanyak dua poin menurut survei Transparency International Indonesia pada awal 2025. Komitmen Prabowo terhadap pemberantasan korupsi juga tercermin dalam dukungannya terhadap lembaga-lembaga penegak hukum.
Dalam kasus dugaan megakorupsi senilai Rp271 triliun yang melibatkan Harvey Moeis, Prabowo memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan tanpa campur tangan politik. Selain itu, Prabowo menambah anggaran operasional KPK sebesar 20% pada APBN 2025 dan mendukung revisi UU KPK untuk mengembalikan kewenangan penyadapan tanpa izin pengadilan.
Data dari Kejaksaan Agung menunjukkan peningkatan 30% dalam penanganan kasus korupsi pada tiga bulan pertama kepemimpinan Prabowo, sementara KPK mencatat peningkatan 40% dalam operasi tangkap tangan dari November 2024 hingga Januari 2025.
"Dukungan terhadap lembaga penegak hukum ini menjadi bukti nyata bagaimana komunikasi politik anti-korupsi Prabowo diterjemahkan ke dalam tindakan konkret," ujarnya.
Presiden Prabowo, menurut Ridwan, baik secara personal maupun institusional berhasil membangun citra dirinya sebagai pemimpin yang sangat berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Tidak hanya dirinya, tetapi juga Kabinet Merah Putih secara keseluruhan terikat dalam sebuah pakta integritas yang menegaskan komitmen untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi.
Selain itu, Prabowo juga menerapkan sistem evaluasi triwulanan yang memasukkan aspek integritas dan transparansi sebagai bagian dari penilaian kinerja. Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia pada Januari 2025 menunjukkan bahwa 68% responden percaya pada keseriusan Prabowo dalam memberantas korupsi, meningkat signifikan dari 52% pada Oktober 2024.
"Penangkapan beberapa tokoh berpengaruh yang terlibat korupsi, termasuk dua mantan menteri dan seorang gubernur, semakin memperkuat persepsi publik tentang komitmen anti-korupsi pemerintahan saat ini," pungkasnya.
(Arief Setyadi )
