61 Ribu Jiwa Terdampak Banjir bak Lautan Kabupaten Bekasi
KABUPATEN BEKASI – Banjir melanda 51 desa dari 16 kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi, hingga Rabu (5/3/2025). Bencana ini berdampak ke 61.648 jiwa dan 48.207 orang terpaksa mengungsi di 14 titik pengungsian.
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengungkapkan bahwa, berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi menjadi wilayah yang paling parah terdampak banjir. Di antaranya adalah Desa Sukamekar, Desa Buni Bakti, Desa Kedung Pengawas, serta beberapa desa di Kecamatan Cikarang Selatan, Setu, dan Cibarusah.
“Ada hikmahnya dari musibah ini. Kita jadi tahu ada rumah warga yang sudah tidak layak pakai. Ini akan masuk dalam program 100 hari kerja untuk perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu),” kata Ade usai tinjau lokasi banjir di Kampung Ranca Iga, Desa Cipayung, Cikarang Timur.
Ade juga memastikan status tanggap darurat sudah dinaikkan usai banjir di wilayahnya,. Sehingga anggaran bisa segera dialokasikan untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. “Dengan status ini, anggaran bisa langsung disalurkan kepada warga yang membutuhkan,” tegasnya.
Untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak, kata Ade, Pemkab Bekasi telah menggerakkan dapur umum dan meningkatkan patroli keamanan di lokasi pengungsian, terutama bagi ibu hamil dan balita yang membutuhkan perhatian khusus. Selain itu, distribusi bantuan akan lebih efektif dengan sistem pengantaran langsung ke rumah warga yang kesulitan mengakses posko bantuan.
“Jika ada warga yang kesulitan, kita akan distribusikan door-to-door,” ungkapnya.
Dalam hal ini, Ade menyoroti buruknya tata ruang sebagai salah satu faktor yang memperparah banjir. Ia menilai alih fungsi lahan yang tidak terkendali membuat daerah resapan air semakin berkurang.
“Jangan sampai lahan pertanian berubah jadi kawasan perumahan atau ruko secara sembarangan. Ini harus dianalisis lebih dalam agar tidak terus terulang,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi, menegaskan bahwa seluruh sumber daya telah dikerahkan, termasuk semua OPD, PDAM, Baznas, PMI, serta pihak swasta yang berkontribusi dalam klaster logistik.
"Kami melibatkan semua potensi untuk membantu penanganan bencana ini, termasuk evakuasi warga dan penyediaan bantuan logistik," ucapnya.
Dedy juga menyebutkan bahwa berdasarkan prediksi BMKG dan BNPB, intensitas hujan masih berpotensi meningkat, dengan puncak diperkirakan terjadi setelah 10 Maret 2025. "Fenomena ini diduga sebagai bagian dari siklus lima tahunan. Meskipun cuaca di Bekasi cerah, banjir masih terjadi akibat kiriman air dari hulu, seperti dari Bogor," katanya.
Hingga saat ini, lanjut Dedy, evakuasi warga masih berlangsung di beberapa titik. Para pengungsi sementara ditempatkan di kantor desa, kecamatan, serta aula yang disediakan. Pemerintah juga telah memetakan infrastruktur yang terdampak, termasuk jembatan di Jatiwangi, Cikarang Barat, yang mengalami kerusakan sepanjang 20 meter.
"Sebagai solusi sementara, kita akan menyewa jembatan besi menggunakan dana tanggap darurat (BTT), agar aktivitas masyarakat tetap berjalan," tambahnya.
Selain itu, Pemkab Bekasi juga terus memantau kondisi sungai dengan sistem peringatan dini (early warning system) yang dimiliki BPBD. "Kami akan memastikan alat-alat ini berfungsi optimal untuk mendeteksi kenaikan debit air lebih dini," imbuhnya.
Pemerintah Kabupaten Bekasi terus berupaya menangani dampak banjir dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI-Polri, relawan lingkungan, dan organisasi kebencanaan. "Hingga kini, tidak ada laporan korban jiwa akibat banjir. Namun, sejumlah warga mengalami gangguan kesehatan dan telah mendapatkan penanganan dari tim medis," tandasnya.
(Puteranegara Batubara)
