Eks Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Diadili Terkait Penerapan Darurat Militer
Yoon dicopot dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi awal bulan ini karena melanggar kewenangan konstitusional dengan tindakan yang dicap sebagai "tantangan serius bagi demokrasi".
Deklarasi darurat militernya pada 3 Desember mengejutkan warga Korea Selatan, dan menciptakan kekacauan di semua bidang masyarakat, ekonomi, dan kebijakan luar negeri, kata Mahkamah Konstitusi.
Pergolakan tersebut semakin mengungkap keretakan sosial yang dalam antara kaum konservatif dan liberal dan meningkatkan tekanan pada lembaga dan militer, yang telah menemukan dirinya dalam dilema mengenai apakah akan menegakkan darurat militer.
Mantan presiden tersebut kembali ke rumah pribadinya pada Jumat, (11/4/2025) dari kediaman resmi, dengan kerumunan pendukung konservatif keluar untuk menyambut iring-iringan mobilnya.
Pemilihan Presiden Dadakan
Korea Selatan sekarang akan menyelenggarakan pemilihan umum dadakan pada 3 Juni. Masih ada pertanyaan mengenai apakah Yoon mungkin masih akan memainkan perannya.
Lee Jae-myung, pemimpin oposisi yang memimpin pemilihan presiden, pada Senin mengunjungi perusahaan rintisan yang mengembangkan cip kecerdasan buatan, dan berjanji untuk melonggarkan regulasi dengan investasi agresif dalam industri AI.
Untuk sidang pidana Yoon pada Senin, dua perwira militer senior diharapkan akan hadir sebagai saksi.
Salah satu dari mereka, Cho Sung-hyun dari komando pertahanan ibu kota angkatan darat, telah bersaksi di Mahkamah Konstitusi pada bulan Februari bahwa ia diperintahkan untuk mengirim pasukan untuk "menyeret" anggota parlemen keluar dari parlemen selama perintah darurat militer yang dikeluarkan Yoon.
Yoon telah membantah tuduhan ini.
(Rahman Asmardika)
