Presiden Prabowo Disarankan Bentuk Direktorat Jenderal untuk Urus Tenaga Nuklir
Sementara itu Profesor Sidik Permana, guru besar ITB, salah seorang korban langsung bencana nuklir Fukushima tahun 2011 lalu, menekankan agar Satgas Percepatan Pembangunan PLTN jangan sebatas wacana.
"Presiden Prabowo harus mempunyai kerangka waktu yang jelas dan tepat. Sebab, dibandingkan negara-negara berkembang lainnya, seperti Jepang, India dan Korea, yang sama-sama memulai riset nuklir sejak tahun 1960an, saat ini sudah merealisasikan PLTN tersebut, sementara Indonesia gagal." Sidik mengutarakan perbandingan perkembangan nuklir di negara-negara lain dengan Indonesia.
Dalam kesempatan itu pula, Dwi Sawung, meminta pemerintah harus sungguh-sungguh meyakinkan masyarakat bahwa energi nuklir tersebut aman dan tidak merusak lingkungan. "Selama ini WALHI menolak PLTN Nuklir karena tidak berhasil diyakinkan pemerintah tentang keamanan teknologi tersebut", jelas Sawung.
(Khafid Mardiyansyah)
