Pada Minggu, (18/5/2025) Netanyahu mengatakan negaranya akan mengizinkan "sejumlah makanan pokok" untuk memasuki wilayah tersebut setelah blokade selama 11 minggu, tetapi berencana untuk mengambil "kendali atas seluruh Gaza".
Ketiga pemimpin Barat mengkritik hal ini sebagai "sangat tidak memadai" karena "penolakan bantuan kemanusiaan penting bagi penduduk sipil tidak dapat diterima dan berisiko melanggar Hukum Humaniter Internasional".
Mereka menambahkan tingkat penderitaan di Gaza "tidak dapat ditoleransi".
Ketiganya juga mengutuk "bahasa menjijikkan yang digunakan baru-baru ini oleh anggota Pemerintah Israel, yang mengancam bahwa, dalam keputusasaan mereka atas kehancuran Gaza, warga sipil akan mulai pindah".
"Pemindahan paksa permanen merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional," mereka menambahkan, sebagaimana dilansir BBC.
Kepala bantuan kemanusiaan PBB Tom Fletcher, mantan diplomat Inggris, mengatakan jumlah truk bantuan yang telah diizinkan masuk adalah "setetes air di lautan dari apa yang sangat dibutuhkan".
"Kami selalu mendukung hak Israel untuk membela warga Israel dari terorisme. Namun, eskalasi ini sama sekali tidak proporsional," tambah pernyataan para pemimpin itu, merujuk pada serangan Israel yang baru.
Starmer, Macron, dan Carney juga menyerukan Hamas untuk segera membebaskan para sandera yang tersisa yang ditawan dalam "serangan keji" di Israel selatan pada 7 Oktober 2023.