DPR Soroti Kericuhan di Acara Job Fair: Cermin Rakyat Butuh Pekerjaan!
Nurhadi meminta Pemerintah hadir dengan perencanaan yang lebih manusiawi, adil, dan berbasis data. “Pencari kerja tidak boleh menjadi korban dari manajemen buruk," ujar Nurhadi.
Menurutnya, hal ini penting mengingat fenomena badai pemutusan hubungan kerja (PHK) berkorelasi dengan besarnya animo masyarakat terhadap peluang akses mendapat pekerjaan. Termasuk, kata Nurhadi, melalui ajang seperti job fair.
"Dengan angka pengangguran yang masih tinggi dan keresahan sosial yang mulai terlihat dalam bentuk kericuhan seperti ini, job fair ke depan tidak boleh lagi menjadi simbol kepanikan kolektif,” tuturnya.
“Job fair harus menjadi jalan keluar nyata menuju pekerjaan yang layak, aman, dan bermartabat. Bukan cuma seremonial,” pungkas Nurhadi.
Seperti diketahui, acara Job Fair yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bekasi di Gedung Convention Center Presiden University, Jababeka, Selasa (27/5/2025), membludak dan berujung ricuh. Pencari kerja yang diprediksi mencapai 25 ribu orang memadati halaman gedung, namun kuota lowongan tersedia hanya sebanyak 3.000.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sendiri telah membantah, membludaknya pencari kerja di Bekasi sebagai potret sulitnya mencari pekerjaan. Pihak Kemenaker menilai hal itu lebih kepada tingginya animo masyarakat terhadap lowongan pekerjaan.
(Awaludin)
