Viral Kapal Angkut Nikel Raja Ampat Bernama JKW dan Iriana, Siapa yang Punya?
JAKARTA - Nama Kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana menjadi sorotan di tengah polemik pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kapal pengangkut bijih nikel itu viral di media sosial karena mempunyai kemiripan dengan insial nama Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dan istrinya, Iriana Jokowi.
Direktur The National Maritime Institute, Siswanto Rusdi mengatakan, ada niat dari pihak pemilik kapal saat menamakan kapalnya itu.
"Ini penamaan kapalnya ini betul-betul apa diniatkan gitu lho. Jadi tidak sembarangan nama itu diberikan JKW kemudian Iriana, itu pasti ada niat dari pemilik kapal atau operator kapal," kata Siswanto kepada Okezone, Selasa (10/6/2025).
Dia menduga, penamaan JKW Mahakam dan Dewi Iriana di kapal-kapal ini sebagai bentuk perlindungan agar tak mendapat 'gangguan' dari sejumlah otoritas laut untuk memeriksa muatan barang yang dibawa.
"Nah perlindungan itulah yang yang menjadi bisnis. cara melindunginya kasih nama yang bikin orang gentar JKW atau nanti Kalla Line, Kalla Line kan punya Jusuf Kalla itu kan? Ada yang berani nangkap kapalnya Jusuf Kalla? seinget saya gak ada. Karena ada nama Kalla, begitu cara mainnya," ujarnya.
Namun Siswanto mengaku tidak mengetahui secara pasti, apakah pihak pemilik kapal sudah membangun komunikasi dengan Jokowi dan Iriana lantaran penamaan kapalnya beririsan dengan insial namanya.
"Kalau saya sih liatnya kalau bisa jadi iya bisa jadi tidak (minta izin ke Jokowi dan Iriana) gitu loh. Jadi ini inisiatif inisiatif dari pengusahanya dulu,"ujarnya.
Oleh karena itu, dia menduga ada motif tertentu penamaan kedua kapal pengangkut nikel di Raja Ampat tersebut.
"Jadi dia sudah mempunyai niat tidak baik dulu bahwa dia ingin entah menghindari kontrol dari regulator, berapa angkut barang tapi dilaporkan berapa dia ingin menghindari ini dulu. Jadi sudah ada niat tidak baik dari pihak operator atau pemilik kapal," tuturnya.
"Tentu mungkin karena sudah pakai nama Pak Jokowi dengan caranya sendiri dia (perusahaan) menyampaikan ke Pak Jokowi mungkin ya. Tapi yang paling utama itu adalah niat tidak baik untuk menghindari berbagai macam. Wah ini kepunyaannya Pak Jokowi dia mengindikasikan seperti itu kepada para regulator para aparat di lapangan," pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
