BKSAP Usul Bentuk Satgas Perlindungan WNI Sikapi Kebijakan Imigrasi Trump
“Atau, perlu disiapkan satgas khusus untuk mengawal berbagai persoalan yang terjadi akibat kebijakan-kebijakan Trump yang terkadang tidak masuk akal. Ini untuk memastikan warga kita di AS mendapat perlindungan, khususnya diaspora yang sedang bermasalah hukum,” sambung Mardani.
BKSAP DPR pun disebut akan melakukan pendekatan lewat kerja sama parlemen guna mencari solusi atas permasalahan yang kini terjadi di AS.
Menurut Mardani, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara dan anggota aktif dalam berbagai forum internasional seperti OKI dan ASEAN, perlu menunjukkan posisi yang jelas untuk menolak segala bentuk diskriminasi, mendorong inklusivitas, dan melindungi diaspora.
"Kita kemarin menerima perwakilan dari Kongres USA. Kita menyambut baik kolaborasi sebagai peluang strategis untuk memperdalam pemahaman mengenai praktik terbaik dalam bidang demokrasi," ungkap Angglta dewan yang juga duduk di Komisi II DPR RI itu.
Adapun program kolaborasi yang diperkenalkan USA bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota DPR melalui pelatihan dan pertukaran pengalaman langsung di Amerika Serikat.
Lebih lanjut, Mardani memandang situasi di AS bisa menjadi momen reflektif untuk memperkuat diplomasi publik Indonesia. Ia menyebut, isu imigran bukan sekadar persoalan keamanan domestik AS, melainkan isu global yang menyentuh martabat manusia.
"Ketika negara besar seperti AS mulai mengabaikan prinsip-prinsip ini, Indonesia punya ruang untuk memainkan peran moral sebagai penyeimbang," jelas Mardani.
Mardani menambahkan, krisis sosial-politik di AS yang dipicu oleh kebijakan kontroversial Trump juga berpotensi menciptakan ketidakpastian global di mana Dolar AS bisa tertekan, dan volatilitas pasar global akan meningkat.
"Maka dari itu, penting bagi Pemerintah Indonesia untuk mengelola komunikasi ekonomi secara strategis dan memperkuat kerja sama regional sebagai langkah mitigasi," sebut Legislator dari Dapil Jakarta I itu.
