Tanggapi Pernyataan Wilmar, Kejagung: Tidak Ada Istilah Dana Jaminan
JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menanggapi pernyataan Wilmar International Limited atas penyitaan uang sebesar Rp11,8 Triliun dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari Wilmar Gorup. Kubu Wilmar menyatakan uang tersebut merupakan dana jaminan.
"Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara, tidak ada istilah dana jaminan. Yang ada uang disita sebagai barang bukti atau uang pengembalian kerugian keuangan negara," kata Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar pada wartawan, Rabu (18/6/2025).
Uang yang disita Kejagung RI dari lima terdakwa korporasi yang tergabung dalam Wilmar Group merupakan uang sita yang menjadi barang bukti atau uang pengembalian kerugian keuangan negara. Nantinya, uang yang disita berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst tanggal 04 Juni 2025 tersebut bakal dipertimbangkan dalam putusan pengadilan pasca tim penuntut umum mengajukan tambahan memori kasasi.
"Karena perkaranya masih berjalan, uang pengembalian tersebut disita untuk bisa dipertimbangkan dalam putusan pengadilan," tuturnya.
