Ketua DPR Soal Kasus Beras Oplosan: Ini Kejahatan terhadap Rakyat Kecil!
Puan mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna memulihkan kepercayaan publik serta memastikan perlindungan bagi konsumen. Ia menyebutkan bahwa penegakan hukum harus menyasar bukan hanya pelaku teknis, tetapi juga jaringan distribusi dan korporasi besar di balik praktik manipulatif tersebut.
“Diperlukan juga reformasi sistem pelabelan dan pengawasan mutu pangan agar lembaga terkait memiliki kewenangan dan kapasitas yang cukup,” sebut Puan.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam proses pengawasan.
“Pelibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam pengawasan perlu dilakukan untuk mencegah dominasi informasi oleh pelaku industri,” tambah mantan Menko PMK itu.
Selain itu, Puan menyatakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi beras selama ini.
“Evaluasi menyeluruh terhadap distribusi beras nasional, termasuk peran BUMN dan mitra swasta, harus dilakukan agar berpihak pada konsumen dan petani. Peningkatan literasi dan perlindungan konsumen juga perlu melalui edukasi publik yang berkelanjutan,” papar Puan.
