Masalah Sampah Jadi Isu Nasional, Kemendagri Dorong Pelayanan Publik Ramah Lingkungan
JAKARTA - Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN Kemendagri, T.R. Fahsul Falah mengungkapkan, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), volume timbulan sampah harian nasional mencapai puncaknya pada 2023 sebesar 118.482 ton/hari, dan masih berada pada tingkat tinggi di 2024.
Dijelaskan Fahsul, waste to energy (WtE) menjadi pendekatan yang tepat jika didukung dengan regulasi, kesiapan infrastruktur dan kesadaran publik yang baik.
"Selain mampu mengurangi volume sampah, pendekatan ini juga menghasilkan nilai tambah berupa energi baru yang mendukung ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi bersih," ujarnya dalam diskusi bertajuk, “Studi Kasus Pelayanan Pengelolaan Sampah sebagai Energi Alternatif” di Command Centre BSKDN, dikutip, Rabu (30/7/2025).
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menambahkan, permasalahan sampah sudah menjadi isu strategis nasional yang menyentuh berbagai aspek. Hal ini mulai dari pelayanan publik, kualitas lingkungan hidup, hingga ketahanan energi.
“Sampah menjadi persoalan serius di banyak daerah, timbulnya terus meningkat setiap tahun, ini butuh pengelolaan yang tidak bisa dilakukan dengan pendekatan biasa, perlu terobosan inovatif dan kerja sama lintas sektor," ujar Yusharto
Salah satu upaya yang dapat dilakukan daerah untuk menangani krisis sampah yang terus meningkat adalah dengan mengembangkan pendekatan WtE.
“Pendekatan tersebut bukan hanya opsi teknologi semata tetapi juga merupakan upaya strategis menghadapi tantangan besar dalam penyediaan energi yang bersumber dari potensi lokal dan berkelanjutan,”pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Proyogo menekankan pentingnya pendekatan yang lebih mendalam dan partisipatif.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sampah di daerah tidak cukup hanya dengan pendekatan teknis atau program seremonial, melainkan memerlukan pembiasaan sosial, keterlibatan tokoh masyarakat, serta komitmen struktural yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.
"Ajak tokoh masyarakat, libatkan, ajak duduk untuk menyuarakan, mensounding gerakan ini (WtE), sampah ini bukan hanya soal kebijakan, tidak murni policy jadi butuh didukung semua pihak," tegasnya.
(Fahmi Firdaus )
