Polri Berperan Wujudkan Swasembada Jagung Nasional dan Jaga Ketahanan Pangan
JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menargetkan penanaman jagung seluas 1 juta hektare hingga akhir tahun. Hal ini untuk mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo terkait ketahanan ataupun swasembada pangan.
Program yang dibuat Kapolri ini sebagai mewujudkan kedaulatan pangan, khususnya komoditas jagung, yang menjadi salah satu bahan pokok strategis nasional.
"Polri tidak lagi hanya identik dengan penegakan hukum. Kini mereka terlibat aktif dalam mendukung pembangunan, termasuk pertanian,” ujar Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, Sabtu (2/8/2025).
“Peran ini sangat penting untuk menjamin keberhasilan program swasembada jagung Indonesia," lanjutnya.
Pemerintah menargetkan swasembada jagung dapat tercapai secara penuh pada 2027. Oleh karena itu, peran lintas sektor, termasuk Polri sangat dibutuhkan.
Polri telah banyak membantu mengatasi berbagai tantangan dalam sektor pertanian, seperti pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, penanggulangan mafia pangan, hingga pengamanan lahan pertanian dari praktik-praktik ilegal.
"Kita tahu banyak lahan pertanian yang terancam alih fungsi atau dikuasai pihak-pihak tertentu. Polri hadir sebagai garda depan menjaga agar petani tetap memiliki akses atas tanah dan sarana produksi," tegas Haidar.
Haidar juga menyoroti peran Polri dalam mendampingi petani melalui program-program kemitraan. Salah satunya adalah kerja sama Polri dengan kementerian terkait untuk pendampingan petani jagung di wilayah sentra produksi.
"Polri juga berkontribusi dalam edukasi petani melalui Bhabinkamtibmas yang bertugas di desa. Ini sangat strategis karena menyentuh langsung masyarakat di tingkat akar rumput," terangnya.
Masih kata Haidar, peran Polri juga penting dalam mengatasi kendala distribusi hasil panen. Di beberapa daerah, Polri terlibat aktif mengawal distribusi jagung agar tidak terhambat oleh spekulan atau tengkulak yang merugikan petani.
Haidar menekankan pentingnya keberlanjutan dukungan dari institusi Polri, terutama dalam konteks pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan anggaran bantuan pertanian. Ia mengajak Polri untuk tetap menjadi pengawas yang netral dan profesional.
"Kita butuh institusi yang tegas tapi juga berempati. Polri harus mampu menjaga keadilan bagi petani agar program swasembada jagung ini benar-benar berpihak kepada rakyat kecil," ujar Haidar.
Keberhasilan swasembada jagung juga bergantung pada stabilitas sosial dan keamanan wilayah pedesaan. Dalam hal ini, Polri memiliki peran vital menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas pertanian.
"Satgas pangan yang ada sekarang harus diperkuat. Bahkan ditingkatkan menjadi bagian dari sistem pengawasan pangan nasional. Jangan sampai kejahatan serupa terus terulang dengan wajah yang berbeda," kata Haidar.
Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menunjukkan terobosan luar biasa dalam menghadapi kejahatan pangan. Haidar menilai, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melampaui peran dan prestasi para pendahulunya.
"Beliau bukan hanya memimpin institusi keamanan, tapi sudah menjadi bagian dari solusi atas problem struktural bangsa dan program Presiden Prabowo,”ujarnya.
"Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Petani butuh pendampingan. Polri harus terus bergerak bersama rakyat. Dengan begitu, kita bisa wujudkan Indonesia yang mandiri dalam pangan," pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
