JAKARTA - Rencana pembangunan peternakan babi senilai Rp30 triliun di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah menuai polemik. Ramai-ramai menolak pembangunan proyek tersebut.
Salah satunya dilayangkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR RI. PKB menegaskan rencana pembangunan itu dinilai tidak layak.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah menjelaskan rencana pembangunan peternakan babi menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. Tak hanya lingkungan, kesehatan dan nilai sosial masyarakat sekitar akan turut terdampak.
"Fraksi PKB dengan tegas menolak pendirian peternakan babi di Jepara. Selain mengancam lingkungan dan kesehatan, rencana ini juga tidak sensitif terhadap nilai-nilai sosial dan keagamaan masyarakat setempat yang mayoritas Muslim," ujar Hindun di Jakarta, Senin (4/8/2025).
Hindun menilai pembangunan peternakan babi harus didukung oleh AMDAL yang komprehensif. Wilayah Jepara pun dinilainya belum memenuhi standar tersebut.
Hindun menilai ada potensi pencemaran udara, air dan tanah dari limbah peternakan. Belum lagi, bau menyengat dari kotoran babi juga dinilainya akan mengganggu kenyamanan warga.
"Limbah cair dan padat dari peternakan babi berisiko mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Ini adalah ancaman nyata bagi ekosistem dan kesehatan masyarakat," tegasnya.
Ia juga menilai rencana pembangunan itu tidak boleh mengabaikan sensitivitas budaya dan agama yang ada. Oleh karenanya, fatwa haram membuka, bekerja atau mendukung usaha peternakan babi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah mesti dinilai sebagai penolakan warga.
"Fatwa ini mencerminkan aspirasi umat Muslim Jepara. Pemerintah harus peka terhadap suara rakyat dan tidak memaksakan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal," kata Hindun.
Fraksi PKB, lanjut Hindun, akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar rencana tersebut dibatalkan. Ia meminta pemerintah membuka ruang dialog dan tidak mengabaikan potensi keresahan sosial yang dapat muncul.
"Demi menjaga ketenteraman dan kelestarian lingkungan, kami mendesak pemerintah untuk mencabut rencana pendirian peternakan babi di Jepara," pungkasnya.
(Arief Setyadi )