Gibran 'Sentil' Anggota DPR yang Usul Gerbong Khusus Merokok: Nggak Sinkron dengan Program Presiden!
JAKARTA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, "menyentil" anggota DPR RI, Nasim Khan yang mengusulkan penyediaan satu gerbong khusus untuk merokok dalam kereta jarak jauh. Menurut Gibran, usulan tersebut tidak sejalan dengan program kesehatan Presiden Prabowo Subianto.
Gibran menjelaskan peruntukan gerbong sebaiknya diprioritaskan untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, hingga kaum difabel.
"Ya, kalau pendapat saya pribadi, lebih baik diprioritaskan untuk misalnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, kaum difabel. Jadi misalnya ada ruang laktasi di gerbongnya, mungkin toiletnya, kamar mandinya bisa dilebarkan sehingga ibu-ibu bisa mengganti popok bayi dengan lebih nyaman. Saya kira itu lebih prioritas," kata Gibran di Stasiun Solo Balapan, Surakarta, dalam kanal YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Minggu (24/8/2025).
Gibran menuturkan perlu adanya skala prioritas dalam menentukan kebijakan. Ia mengingatkan pentingnya keselarasan dengan visi dan misi Presiden Prabowo.
“Yang kedua, saya sebagai pembantu Presiden ingin memastikan program-program prioritas, visi misi Presiden berjalan dengan baik," ujarnya.
"Ini kan program di sektor kesehatan sudah jelas program-programnya; ada cek kesehatan gratis, ada pemberantasan stunting. Di Kemenkes juga ada pembangunan rumah sakit-rumah sakit baru. Dan kalau saya lihat di tingkat daerah, Pak Wali dan kota-kota lain juga sudah ada Perda pembatasan iklan rokok," sambungnya.
Ia menilai usulan dari Nasim Khan tidak selaras dengan arah kebijakan pemerintah, terutama dalam hal kawasan tanpa rokok. "Jadi, ya sekali lagi, untuk Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat, saya mohon maaf, ini masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden. Sudah ada SE (surat edaran), sudah ada Undang-Undangnya, sudah ada PP-nya (peraturan pemerintah) yang menyatakan bahwa yang namanya transportasi umum itu adalah kawasan bebas rokok," ungkapnya.
Meski demikian, Gibran menegaskan setiap aspirasi yang masuk tetap akan ditampung pemerintah. Namun, ia menekankan pentingnya penentuan skala prioritas dalam pengambilan kebijakan.
"Tapi sekali lagi, untuk Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, masukan-masukannya, evaluasinya kami tampung. Evaluasi dari masyarakat, warga, pengguna kereta api juga kami tampung demi perbaikan pelayanan kami ke depan," ucapnya.
"Sekali lagi, semua ada skala prioritasnya, dan nanti silakan teman-teman media setelah doorstop ini bisa menanyakan ke para penumpang: apakah setuju dengan usulan para anggota dewan tadi, atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih prioritas," jelasnya.
(Arief Setyadi )
