KPK Sambut Kementerian Haji: Pelayanan Lebih Fokus & Pengawasan Lebih Jelas

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 29 Agustus 2025 |11:14 WIB

KPK Sambut Kementerian Haji: Pelayanan Lebih Fokus & Pengawasan Lebih Jelas

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu/Foto: Dok Okezone

Sebelumnya, Badan Penyelenggara (BP) Haji resmi menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Hal itu menyusul disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Baca Juga:

Pemerintah Percepat Penerbitan Perpres Pembentukan Kementerian Haji dan Umroh

"Kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, apakah dapat disetujui menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat pengambilan keputusan.

"Setuju," jawab seluruh anggota dewan yang hadir.