Israel Pertimbangkan Caplok Tepi Barat Jika Prancis dan Negara Barat Akui Palestina
JAKARTA – Israel sedang mempertimbangkan aneksasi di Tepi Barat yang diduduki sebagai kemungkinan respons terhadap pengakuan Prancis dan negara-negara lain atas negara Palestina, menurut tiga pejabat yang mengetahui masalah ini.
Perluasan kedaulatan Israel ke Tepi Barat—aneksasi de facto atas tanah yang direbut dalam perang Timur Tengah 1967—masuk dalam agenda rapat kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Minggu (31/8/2025) malam yang diperkirakan akan berfokus pada perang Gaza, ujar seorang anggota lingkaran kecil menteri.
Belum jelas di mana tepatnya langkah semacam itu akan diterapkan dan kapan, apakah hanya di permukiman Israel atau beberapa di antaranya, atau di wilayah tertentu di Tepi Barat seperti Lembah Yordan, dan apakah akan ada langkah konkret, yang kemungkinan akan memerlukan proses legislatif yang panjang setelah diskusi.
Setiap langkah menuju aneksasi di Tepi Barat kemungkinan akan menuai kecaman luas dari Palestina, yang menginginkan wilayah tersebut untuk negara masa depan, serta negara-negara Arab dan Barat. Belum jelas sikap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait masalah ini. Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri belum segera menanggapi permintaan komentar.
Kantor Netanyahu tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai apakah perdana menteri mendukung aneksasi dan jika ya, di mana.
Janji Netanyahu sebelumnya untuk mencaplok permukiman Yahudi dan Lembah Yordan dibatalkan pada tahun 2020 demi normalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain dalam apa yang disebut Perjanjian Abraham yang ditengahi oleh Trump pada masa jabatan pertamanya.
Kantor Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, tidak segera menanggapi permintaan komentar. Amerika Serikat mengatakan pada Jumat (29/8/2025) bahwa mereka tidak akan mengizinkan Abbas untuk melakukan perjalanan ke New York untuk menghadiri pertemuan para pemimpin dunia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana beberapa sekutu AS akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara.
Israel, yang menghadapi kritik internasional yang semakin meningkat atas perang di Gaza, geram dengan janji-janji Prancis, Inggris, Australia, dan Kanada untuk secara resmi mengakui negara Palestina pada pertemuan puncak di Sidang Umum PBB pada September.
Mahkamah Agung Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2024 menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina, termasuk Tepi Barat, dan permukimannya di sana adalah ilegal dan harus ditarik sesegera mungkin.
Israel berpendapat bahwa wilayah-wilayah tersebut tidak diduduki secara hukum karena berada di tanah yang disengketakan, tetapi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagian besar masyarakat internasional menganggapnya sebagai wilayah yang diduduki.
Aneksasinya atas Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan beberapa dekade lalu belum mendapatkan pengakuan internasional.
Anggota koalisi yang berkuasa di bawah Netanyahu telah bertahun-tahun menyerukan agar Israel secara resmi mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat, wilayah yang menurut Israel memiliki hubungan historis dan alkitabiah.
(Rahman Asmardika)
