Buka Ruang Diskusi dengan Warga Maluku, Legislator Perindo: Momentum Perbaikan Ekonomi & Lapangan Kerja
MALUKU - Aspirasi masyarakat di tingkat nasional dan daerah menjadi pemacu perbaikan kelembagaan DPRD dan pembangunan di Maluku. Hal itu turut mengemuka dalam audiensi para anggota DPRD Maluku beberapa waktu lalu.
Momentum ini dihadiri pula oleh pimpinan dan para anggota DPRD Maluku. Di antaranya Ketua DPRD Benhur George Watubun, Wakil Ketua 2 Johan Lewerissa, dan Anggota Komisi 1 dari Partai Perindo Maureen Vivian serta anggota DPRD lainnya.
Hadir pula pada dialog yang berlangsung di Kantor DPRD Maluku di kawasan Sirimau itu, yaitu Wali Kota Ambon Boedewin Wattimena dan Sekretaris DPRD Maluku Farah Samal.
Maureen Vivian mengungkapkan sejumlah aspirasi masyarakat, yang menekankan pentingnya alokasi anggaran berbasis kebutuhan dasar, terutama sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Mereka juga mendorong hadirnya Kepolisian RI yang profesional, transparan, humanis, dan akuntabel.
“Selain itu, aspirasi masyarakat di ranah nasional juga menyoroti urgensi pengesahan RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, dan RUU Daerah Kepulauan,” ujar Maureen, wakil rakyat dari Dapil Maluku III – Maluku Tengah.
Untuk konteks lokal, publik meminta DPRD Maluku lebih fokus menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran agar menyelesaikan masalah-masalah krusial di daerah. Transparansi informasi publik terkait program legislasi daerah juga menjadi tuntutan, termasuk percepatan Perda Perlindungan Masyarakat Adat.
Selain itu, masyarakat meminta adanya evaluasi serta penertiban tambang ilegal sesuai amanat UU Minerba. “Kita selaku anggota DPRD terbuka untuk bersama-sama masyarakat mendorong pembangunan ekonomi rakyat Maluku melalui hilirisasi perikanan, sagu serta evaluasi proyek _Maluku integrated port_ agar benar-benar berpihak pada masyarakat,” ujar alumni SMA PGRI 1 Ambon ini.
Ia menambahkan, aspirasi publik juga menekankan pentingnya memprioritaskan putra-putri Tanimbar dalam pengelolaan Blok Masela, serta mengembalikan semangat otonomi daerah sebagai sarana rakyat menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.
(Arief Setyadi )
