Desakan MBG Dihentikan Buntut Keracunan, Istana: Menjadi Masukan Pemerintah
JAKARTA - Istana melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan pemerintah mendengar semua masukan masyarakat terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Juri pun menegaskan bahwa pemerintah menampung beragam aspirasi mulai dari evaluasi hingga pemberhentian program secara sementara. “Tentu didengar ya beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total,” kata Juri kepada awak media di Gedung Kemensetneg, Jalan Veteran, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Lebih lanjut, Juri memastikan semua usulan ini menjadi masukan bagi pemerintah. Namun, dia menyebut program MBG akan tetap berjalan di tengah banyaknya kasus yang terjadi. “Tentu ini akan menjadi masukan yang baik bagi pemerintah tapi sampai hari ini MBG akan tetap jalan,” ungkapnya.
Pemerintah, kata Juri, juga akan bekerja cepat mengatasi masalah yang terjadi terkait MBG. Dia ingin MBG benar-benar menjadi program yang dibutuhkan masyarakat. “Dan masalah-masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi, dicari jalan keluar,” paparnya.
Lebih lanjut, Juri menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan arahan kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut Juri, Presiden Prabowo meminta BGN memitigasi dan mengatasi masalah terkait MBG secara cepat, sehingga tidak terulang lagi.
“Pihak BGN sendiri kan sudah diberi arahan ya oleh Pak Presiden untuk memitigasi masalah yang terjadi, juga untuk menutup ruang masalah-masalah baru mungkin yang terjadi sehingga bisa dengan segera untuk diatasi,” ungkapnya.
Sebelumnya, berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) sejak Januari hingga 22 September 2025, sudah terjadi 4.711 kasus keracunan MBG. Dari data tersebut, kasus keracunan paling banyak terjadi di Pulau Jawa.
BGN membagi 4.711 kasus tersebut ke tiga wilayah, yakni Wilayah I mencapai 1.281 kasus, Wilayah II mencapai 2.606 kasus, dan Wilayah III meliputi 824 kasus. Atas banyaknya kasus keracunan, sejumlah pihak mengusulkan agar MBG dievaluasi total hingga dihentikan.
(Fetra Hariandja)
