HSN 2025, Prabowo Hadirkan Ditjen Pesantren sebagai Wujud Kepedulian pada Santri
JAKARTA - Hari Santri Nasional (HSN) 2025 menjadi momen bersejarah bagi dunia pendidikan keagamaan di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di bawah Kementerian Agama (Kemenag), sebagai bentuk nyata perhatian terhadap jutaan santri dan ribuan pondok pesantren di seluruh Tanah Air.
Langkah ini disambut hangat oleh berbagai kalangan, termasuk tokoh pendidikan karakter Deny Setiawan. Menurutnya, kehadiran Ditjen Pesantren merupakan angin segar bagi penguatan pendidikan Islam yang berakhlak mulia dan berdaya saing.
“Pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga tempat membentuk karakter dan kemandirian. Dengan adanya Ditjen Pesantren, saya optimistis pembinaan pesantren akan lebih terstruktur dan relevan dengan tantangan zaman,” ujar Deny kepada Okezone, Kamis (23/10/2025).
Sebagai pelaku pendidikan sekaligus penyedia layanan ibadah umrah, Deny melihat sinergi antara spiritualitas dan pendidikan karakter sebagai fondasi penting dalam membangun generasi muda yang tangguh. Ia menilai kebijakan Presiden Prabowo menunjukkan keberpihakan terhadap akar pendidikan bangsa, yang sejak lama tumbuh dan berkembang melalui pesantren.
“Santri itu calon pemimpin. Mereka harus dibekali bukan hanya ilmu agama, tapi juga wawasan kebangsaan, teknologi, dan etos kerja. Saya mendukung penuh langkah Presiden Prabowo ini,” tambahnya.
Ditjen Pesantren akan bertugas mengonsolidasikan administrasi dan pengembangan pondok pesantren di Indonesia, menggantikan fungsi yang sebelumnya tersebar di berbagai direktorat. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut, langkah ini merupakan pengakuan atas peran strategis pesantren dalam membentuk moralitas dan kemandirian bangsa.
Kebijakan ini juga dinilai sebagai “kado terindah di Hari Santri” oleh banyak pihak, termasuk anggota DPR dan pimpinan ormas Islam. Harapannya, pesantren tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan menjadi pusat pendidikan yang modern, inklusif, dan tetap berakar pada nilai-nilai luhur Islam dan kebangsaan.
Bagi Deny, kebijakan ini membuka peluang kolaborasi lebih luas antara pesantren, sekolah, dan sektor swasta.
“Kami siap mendukung, baik melalui pendidikan maupun pembinaan spiritual. Karena membangun bangsa dimulai dari membangun akhlak,” pungkasnya.
(Awaludin)
